“Dihukum 18 Tahun, Antasari Masih Enak”

Keluarga Nasrudin Zulkarnaen kecewa dengan putusan 18 tahun yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Salah satu adik perempuan Nasrudin mengaku tak puas dengan putusan hakim. Dia menangis sesenggukan.

“Dia dihukum 18 tahun, tapi dia masih enak, masih bisa bertemu dengan keluarga,” kata dia usai sidang putusan Antasari, Kamis 11 Februari 2010.

“Sementara, saya tidak bisa bertemu lagi dengan kakak,” kata dia, lantas berharap jaksa melakukan upaya banding atas putusan Antasari.

Ketidakpuasan juga ditunjukan putra Nasrudin, Hardi, yang mengikuti

“Sangat kecewa, kematian bapak saya cuma 18 tahun, kata Hardi di Pengadilan  Negeri Jakarta Selatan, Kamis 11 Februari 2010.

Hardi tak kuasa menahan tangis, di pelukan salah satu kerabatnya, remaja itu menangis histeris. Lalu tiba-tiba dia lemas dan terkulai pingsan.

Antasari dinyatakan terbukti bersalah dalam kasus pembunuhan Nasrudin.
“Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menganjurkan pembunuhan terencana, ” kata Ketua Majelis Hakim, Herri Swantoro di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis 11 Februari 2010.

Menurut hakim, hal yang memberatkan Antasari adalah perbuatannya menyengsarakan  istri dan anak-anak korban.

Beda dengan jaksa, hakim berpendapat ada tiga hal yang meringankan Antasari. “Terdakwa sopan dan santun di persidangan, belum pernah dihukum, dan berjasa dalam pemberantasan korupsi,” lanjut Herri.

Seperti diketahui, mantan Ketua KPK Antasari Azhar, mantan Kapolres Jakarta Selatan Kombes Polisi Wiliardi Wizar, dan pengusaha Sigid Haryo Wibisono dituntut hukuman mati oleh Jaksa Penuntut Umum.

Seperti halnya Antasari, Wiliardi dan Sigid lolos dari hukuman mati. Wiliardi divonis 12  tahun, sedangkan Sigid 15 tahun. Nasrudin ditembak usai bermain golf di Padang Golf Modernland, Cikokol, Tangerang, sekitar pukul 14.00, Sabtu 14 Maret 2009. Ia tewas 22 jam kemudian dengan dua peluru bersarang di kepalanya.

Iklan

Susno Disidang Disiplin Pekan Depan

JAKARTA –  Mabes Polri bergerak cepat menyikapi tampilnya mantan Kabareskrim Komjen Susno Duadji yang tiba-tiba menjadi saksi meringankan Antasari Azhar tanpa izin Kapolri. Tim yang dibentuk Kapolri sudah bekerja mulai Jumat (8/1) kemarin. “Fakta-fakta sudah dikumpulkan. Termasuk rekaman persidangan,” ujar Kepala Divisi Propam Mabes Polri Irjen Pol Oegroseno pada Jawa Pos tadi malam.

Jenderal dua bintang itu merupakan salah satu pimpinan tim yang merupakan gabungan dari Inspektorat Pengawasan Umum, Divisi Profesi dan Pengamanan dan Divisi Hukum Mabes Polri. Tim diketuai oleh Irwasum Irjen Nanan Soekarna. “Kalau semua ( fakta) sudah lengkap nanti akan ada sidang,” kata Oegroseno.

Sidang kode etik atau sidang disiplin itu akan menghadirkan Komjen Susno Duadji. “Kalau instruksi Kapolri secepatnya. Barangkali minggu depan sudah bisa,” kata mantan Kapolda Sulawesi Tengah itu.

Komjen Susno Duadji datang ke persidangan Antasari Azhar di PN Jakarta Selatan Kamis (7/1) lalu. Dia datang dengan menegnakan seragam lengkap dengan tanda kepangkatan tiga bintang di pundaknya. Jaksa penuntut umum terkejut karena tidak ada surat pemberitahuan dari Mabes Polri. Apalagi, Susno menjadi saksi meringankan bagi Antasari Azhar.

Oegroseno belum bisa bicara sanksi yang bakal diterima Susno. Sebab, itu ditentukan setelah sidang dilakukan. “Ya, harus dilihat secara menyeluruh. Ada juga praduga tidak bersalah. Nanti juga melihat keterangan saksi-saksi,” kata jenderal kelahiran 17 Februari 1956 itu.

Tidak sungkan memeriksa bintang tiga – “Lho, ini kan berdasar aturan hukum. Bukan senior junior, jadi no problem,” kata Oegroseno.

Siang hari kemarin, Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri memang meminta tim itu segera bekerja. “Secepatnya, harus tepat tapi juga cepat,” ujar BHD usai salat Jumat di Masjid Al Ikhlas Mabes Polri Jakarta. Saat dicegat wartawan, wajah BHD tampak murung. Sorot matanya redup seperti orang yang sedang bersedih.

“Ini masalah internal kita. Saya tidak bicara khianat atau dikhianati, tapi tentu ini jadi pelajaran penting. Ini yang terakhir, jangan terulang lagi,” kata mantan Kabareskrim itu. Secara khusus, Kapolri menugaskan Komjen Jusuf Manggabarani yang baru saja dilantik menjadi Wakapolri untuk mengawasi tim yang akan memeriksa Susno.

Kapolri meminta tim bekerja secara transparan.?Apapun yang dilakukan jenderal Susno itu terkait dengan kode etik dan disiplin Polri. Baik di UU 2 tahun 2002 , peraturan Kapolri tentang disiplin anggota maupun peraturan etika Polri,” kata BHD.

Saat ditanya apakah pencopotan jabatan Susno memang karena ada masalah hukum, Kapolri tidak menjawab secara tegas. “Yang jelas mencabut jabatan seseorang itu kan ada aturannya. Tentu tidak mungkin tanpa alasan, tapi beliau kan tidak ada demosi (pemecatan,red) juga tidak dinon aktifkan. Beliau kan pati mabes Polri , itu juga pernah dialami oleh jenderal jenderal lain,” kata BHD.

Penarikan fasilitas yang dilakukan Mabes Polri tidak terkait dengan hadirnya Susno di persidangan. “Pengembalian itu akan disesuaikan dengan jabatan beliau, tentu untuk itu (menarik, red) tidak harus (perintah) Kapolri, ada tim,” kata alumnus Akpol 1975 itu.

Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Edward Aritonang menambahkan, penarikan itu dikarenakan Susno tidak menjabat lagi sebagai kabareskrim. Selain itu, kata Edward, fasilitas itu dibutuhkan oleh Kabareskrim yang baru Komjen Ito Sumardi. “Kalaupun ada anggota Densus itu kan beberapa orang saja,” kata Edward di ruang wartawan Mabes Polri kemarin.

Mantan juru bicara investigasi kasus Bom Bali 1 itu menjamin Susno akan diperiksa secara fair dan adil. “Tentu disesuaikan dengan derajat dan tingkat kesalahannya,” kata jenderal dua bintang itu.

Untuk lebih menegaskan pemeriksaan terhadap Susno serius, Edward lalu menelpon seseorang. Beberapa menit kemudian, Kepala Pusat Provost Brigjen Basaria Panjaitan datang ke ruangan. Polwan bintang satu itu membawa berkas-berkas.

“Beliau saya hadirkan untuk mendukung data,” kata Edward. Dari data yang dikumpulkan Provost, Susno Duadji sudah tidak ngantor selama dua hari, yakni Kamis dan Jumat (8/1) . “Tidak ada pemberitahuan,” kata Brigjen Basaria lirih.

Apakah karena tidak ada ruangan di Mabes – Edward menegaskan Susno punya kantor khusus meski tidak mempunyai jabatan struktural. “Saya yang menjamin. Apa perlu saya antar teman-teman melihat kantornya agar percaya,” katanya.

Menurut Edward, sanksi disiplin bentuknya bisa bermacam-macam. “Ada juga penahanan, ada penurunan pangkat, penundaan jabatan atau penundaan studi,” kata mantan tenaga ahli Lembaga Ketahanan Nasional itu.

Terkait substansi kesaksian Susno Duadji di persidangan, Polri tidak mempermasalahkannya. “Kita juga punya versi sendiri,” katanya. Misalnya, soal pengakuan Susno yang tidak tahu menahu soal pengawasan penyidikan pembunuhan Nasrudin. “Ada suratnya. Ada tiga Kombes yang diberi surat yaitu Kombes Dzainal Syarif, Kombes Gatot Subiyaktoro, dan Kombes Purwadi Ariyanto. Mereka melapor pada Kabareskrim tiap hari jam 16,” kata Edward.

Namun, Polri tidak merasa perlu mengusut benar salahnya kesaksian Susno di persidangan itu. “Kecuali ada pihak yang melapor ke kami,” katanya. Dalam persidangan, Susno menyebut ada tim bentukan lain yang diketuai Irjen Hadiatmoko yang bertugas.


Bagaimana jika Hadiatmoko tidak terima dengan Susno – Menurut Edward, hal itu menjadi hak yang bersangkutan. “Itu terserah beliau masing-masing,” katanya.

Gramedia Tak Pernah Tarik Buku Membongkar Gurita Cikeas

Jakarta (SIB)
Buku ‘Membongkar Gurita Cikes, Dibalik Skandal Century’ karya George Junus Aditjondro banyak dicari orang di Gramedia Matraman. Gramedia mengaku tidak pernah menarik buku itu dari peredaran. Buku itu tidak pernah masuk ke jaringan toko buku besar ini.
“Tadi ada banyak orang yang cari. Tapi memang nggak ada (buku) yang masuk,” ujar Duty Manager Gramedia Matraman Naluri Imayanti ketika ditemui detikcom di Toko Buku Gramedia Matraman, Jl Matraman Raya, Jakarta, Minggu (27/12).
Pihak Gramedia Matraman mengatakan jika buku yang diterbitkan Galang Press ini memang tidak pernah masuk di Toko Buku yang mempunyai banyak cabang ini. “Kami nggak nerima satu biji pun,” ucap Naluri.
Naluri pun membantah jika buku ini sempat beredar, lalu dilakukan penarikan. “Gak ada penarikan, memang nggak masuk,” katanya.
Sejumlah peminat buku ini mengaku kecewa tidak bisa menemukan buku kontroversial itu di Gramedia. “Saya juga rencana mencari, tapi sudah nggak ada,” ujar Retno kecewa.
Buku ini menjadi kontroversi sebab menguliti ‘borok’ Cikeas. Dalam salah satu bab, Aditjondro menyebutkan keterlibatan SBY dan keluarganya dalam kasus Century.
Presiden SBY prihatin dengan terbitnya buku yang isinya menyudutkan keluarganya itu. Juru bicara Presiden SBY Julian Aldrin Pasha mengatakan ada fakta yang tidak akurat. Saat ini, pihak SBY sedang mempelajari isi buku tersebut. Belum ada rencana gugatan maupun melarang penjualan buku itu.
Cetak 4.000 Buku, Galang Press Tak Setuju Buku Ditarik
Buku “Membongkar Gurita Cikeas, Di Balik Skandal Bank Century” mendadak menghilang dari toko-toko buku. Galangpress, yang menerbitkan buku karya George Junus Aditjondro itu mengaku tidak setuju bila buku itu ditarik.
Direktur Galangpress Julius Felicianus mengatakan, pihaknya mencetak 4.000 buku untuk cetakan pertama. Sebanyak 200-an buku didistribusikan di wilayah Yogyakarta. Sedang sisanya sebagian besar untuk wilayah Jabodetabek dan kota-kota besar di Jawa.
“Harganya Rp 36 ribu per buku. Kami belum tahu kalau buku itu sudah tidak dipajang lagi,” kata Julius dalam perbincangan dengan detikcom, Minggu (27/12).
Julius tidak setuju bila buku itu ditarik begitu saja. Penarikan buku tidak bisa dilakukan tanpa penelitian terlebih dulu oleh Kejagung. Pemerintah melalui Kejaksaan Agung mempunyai waktu sekitar 6 bulan untuk menarik buku tersebut seperti halnya saat kejaksaan melarang 2 buku mengenai Papua.
“Sampai saat ini kami belum menerima informasi itu secara resmi. Hanya sebatas buku itu tidak dipajang lagi di toko buku,” kata Julius.
Dia mengatakan pihaknya tidak bermaksud menyerang lingkaran Cikeas. Buku ini, tegasnya, sebagai bentuk kepedulian untuk memperbaiki kinerja pemerintahan SBY dalam memberantas KKN. Kasus Century menjadi pekerjaan rumah bagi SBY sekaligus untuk membuktikan janjinya sebagai panglima di garda depan dalam memerangi korupsi.
“SBY juga pernah mengatakan, ‘Katakan Tidak untuk Korupsi, itu slogan yang pernah didengungkan,” kata Julius seperti diungkapkan dalam kata pengantar penerbit.

Pansus Angket Century akan panggil mantan petinggi BI

JAKARTA –  Gara-gara terlalu bersemangat membuka transkrip rekaman rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang mempermasalahkan keberadaan mantan Komisaris Bank Century Robert Tantular dalam rapat tersebut, anggota Pansus dari Fraksi Partai Golkar, Bambang Susatyo ditegur Ketua Umumnya Aburizal Bakrie. Teguran itu dibenarkan oleh Bambang Susatyo. ’’Iya, saya ditegur oleh Pak Ical karena membuka transkrip rekaman rapat KSSK,” kata Bambang Susatyo di Jakarta, kemarin. Namun, Bambang mengaku teguran itu tidak membuat semangatnya luntur untuk membongkar kasus skandal Century. Bahkan dirinya, mengaku tidak mau didikte oleh siapa pun termasuk oleh ketua umumnya. ’’Kalau didikte saya siap mundur. Tanpa diminta pun saya mundur kalau diarahkan atau Pansus dibelokkan,’’tandas dia.

Sementara itu, rapat konsultasi panitia khusus (Pansus) Angket Century dengan fraksi-fraksi DPR menyepakati untuk memanggil petinggi dan mantan petinggi Bank Indonesia (BI) seperti Boediono, Miranda S Goeltom, Burhanuddin Abdullah, Aulia Pohan, Siti Fajriyah, Muliaman Hadad, Budi Rohadi, Budi Mulia, dan Hartadi pada Senin (21/12) dan Selasa (22/12) minggu depan.

“Untuk petinggi BI yang menyetujui Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek(FPJP) kepada Bank Century. Boediono dan para Deputi Gubernur saat itu seperti Miranda Goeltom dll. Sedangkan Menteri Keuangan, itu pemanggilan berikutnya karena pemanggilan dilakukan secara tematik,”tandas Ketua Panitia Angket, Idrus Marham pada wartawan di Gedung DPR/MPR RI Jakarta, Selasa (15/12).

Mereka diagendakan setelah reses DPR berakhir awal Januari 2010. Surat pemanggilan kepada pihak-pihak yang disebut akan dikirim hari ini. Selain memanggil petinggi BI pada tahun 2008, Pansus Angket Bank Century juga akan memanggil petinggi BI tahun 2004. Para petinggi BI tahun 2004 ini akan diminta keterangan terkait proses merger Bank Century.

Wakil Ketua Pansus Gayus Lumbuun menjelaskan, khusus terkait Boediono dkk akan diperiksa terkait dengan FPJP yang dimohonkan Bank Century kepada BI. “Ini terkait FPJP,” kata Gayus.

Merger
Seperti diketahui, hasil audit investigasi BPK menyatakan proses merger Bank Danpac, Bank Pikko, dan Bank CIC menjadi Bank Century dilakukan BI dengan tidak tegas dan tidak prudent dalam rangka menerapkan aturan dan persyaratan yang ditetapkannya sendiri.

Menurut Idrus Marham, pemanggilan saksi-saksi disesuaikan dengan tema pemeriksaan. Artinya, saksi bisa periksa lebih dari sekali untuk tema yang berbeda. “Ini semua mengalir,” kata Idrus.

Sementara itu soal para ahli yang akan dipanggil oleh pansus menurut anggota pansus dari FPAN Chandra Tirtawijaya, rapat tertutup agar perdebatan soal ahli yang diusulkan tidak terpublikasi.

Alasannya, anggota rapat bisa saja membeberkan alasan-alasan yang menyangkut keburukan personal untuk menolak ahli.

“Tiap fraksi memberi nama-nama yang diusulkan, terus dikroscek.

Kalau nanti ada pernyataan atau sanggahan dari fraksi lain yang agak buruk atau kepleset ngomong kan bisa bahaya. Ini untuk menjaga nama baik ahlinya,”kata Chandra. Beberapa ahli yang kemungkinan akan diajukan antara lain Kwik Kian Gie, Dradjad Wibowo, Ichsanuddin Noorsy, dan Yanuar Rizky.

Sri Mulyani Baru Masuk Babak Pemanasan Pansus Century

JAKARTA – Pansus Hak Angket Bank Century akan memanggil sejumlah nama yang dianggap terkait skandal Bank Century. Menteri Keuangan Sri Mulyani pun masuk dalam daftar pemanggilan tersebut.

Meski belum secara resmi diklarifikasi oleh pansus, namun suasana tegang mulai terasa. Anggota pansus Bambang Soesatyo mebeberkan adanya rekaman dialog antara Sri Mulani dengan mantan komisaris Bank Century Robert Tantular. Percakapan itu, menurut Bambang, terjadi saat rapat Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) di Departemen Keuangan pada 2008 silam.

Merasa dituduh ?bersekongkol?, Sri Mulyani angkat bicara. Segera dia mematahkan tuduhan Bambang. Tak hanya Sri Mulyani, mantan Ketua Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program Kebijakan dan Reformasi (UKP3R) Marsilam Simanjuntak, langsung menjawab tudingan Bambang.

Marsilam mengakui suara dalam rekaman tersebut adalah suaranya dan bukan suara Robert Tantular. Marsilam hadir dalam rapat yang membicarakan dana talangan Bank Century sebesar RP6,7 triliun itu atas perintah Presdien Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Sri Mulyani pun menyerang balik Bambang yang juga anggota Fraksi Partai Golkar. Dia bersikeras bahwa rekaman rapat KSSK tidak mungkin disebar oleh Departemen Keuangan. Sedangkan pihak lain yang menyimpan rekaman itu hanyalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Belakangan, muncul kabar perseteruan Bambang dan Sri Mulyani merupakan buntut dari Sri Mulyani-Aburizal Bakrie. Persoalan pribadi Ical dan Sri Mulyani diduga melebar ke ranah politik.

“Tidak mungkin lah,” ujar pengamat politik Universitas Indonesia Maswadi Rauf saat berbincang dengan okezone, Rabu (16/12/2009).

Menurut Maswadi, Sangat tidak bijak jika Sri Mulyani dan Ical mengangkat konflik pribadi hingga ke wilayah politik. Lalu bagaimanakah ujung dari peseteruan ini. Berikut wawancara lengkap okezone dengan Maswadi seputar skandal Bank Century tersebut.

Konflik Sri Mulyani dengan anggota pansus Bambang Soesatyo terus memanas, bagaimana penyelesaiannya?

Harus secara resmi di forum pansus. Mereka akan bertarung di sana dan dilanjutkan di KPK. Sekarang ini kan masih tahap pemanasan. Masing-masing mengeluarkan jurus, info-info yang mereka dapat.

Memang itu hak pihak yang diduga terlibat untuk menunjukkan fakta-fakta.

Rekaman yang ada di Bambang Soesatyo apa cukup kuat?

Ya Sri Mulyani harus bisa menunjukkan bukti lain yang lebih kuat, yang menunjukkan kalau itu tidak benar. Jangan berpandangan kalau ada orang berpendapat lain maka orang itu benci terhadap kita.

Masa politik jadi persoalan pribadi? Itu yang salah.

Tapi Sri Mulyani lebih banyak diam?

Kan dia sudah membantah dengan keterangan resmi. Dia bilang kalau Aburizal tidak suka dengan dia.

Justru salah kalau orang dituduh, lalu balik menuding. Saya kira sikap Sri Mulyani sejauh ini sudah cukup bijaksana.

Akan seperti apa klarifikasi dalam pansus nanti?

Ya pansus pasti akan tanya, apa info-info yang ada itu benar? Sri Mulyani harus menjawab, tentunya tidak dengan emosional. Dia harus menjelaskan data-data baru atau data yang ada yang menunjukkan kalau tuduhan itu tidak tepat.

Tidak semua data bertujuan menjatuhkan pejabat. Tapi pejabat kan memang pasti jatuh suatu saat.

Apa artinya kasus ini berujung pada kejatuhan Sri Mulyani?

Wah, kalau itu saya tidak tahu. Saya tidak punya datanya. Tapi yang jelas pansus harus terbuka. Semua fakta harus dibuka agar masyarakat tahu.

Wimar Witoelar ditunjuk jadi juru bicara Sri Mulyani, padahal kan ada Humas Depkeu. Apa kepentingannya?

Saya tidak tahu kenapa Wimar yang ditunjuk jadi moderator saat itu. Mungkin karena Wimar itu orangnya kritis, atau ada hubungan lain. Itu yang saya kurang tahu. Mungkin juga karena Wimar ada di posisi netral.

Sumbu Politik Senayan

PANSUS Hak Angket Bank Century baru mulai bekerja, tapi pertikaian politik elit sudah memuncak. Isu perpecahan kabinet sudah terdengar antara kelompok menteri yang pro dan anti Sri Mulyani.

Wawancara Sri Mulyani dengan media asing, The Wall Street Journal, memperuncing isu skandal Bank Century ini menjadi persaingan politik personal antara dia dan Aburizal Bakrie.

Tentu isu itu masuk akal secara politik karena persaingan itu sudah lama terjadi dan luas diketahui publik, terutama menyangkut kebijakan Menkeu yang ‘kritis’ terhadap bisnis Bakrie. Karena itu dalam posisinya sebagai Ketua Umum Golkar, masuk akal juga bila Aburizal Bakrie dianggap publik sebagai ‘sedang membidik’ Sri Mulyani.

Perkara inilah yang sesungguhnya menjadi burning issue politik SBY saat ini. Karena itu, yang menarik untuk diamati adalah posisi presiden dalam menangani isu ini. Artinya, dalam tingkat ketegangan politik itu, kinerja kabinet pasti akan sangat dikondisikan oleh suasana ketegangan politik Angket Century

Memang para jurubicara presiden berupaya ‘memoderatkan’ suasana politik kabinet. Tetapi perkembangan isu ini semakin memperlihatkan soal sesungguhnya: momentum penyelidikan DPR melalui Pansus Hak Angket Bank Century ini akan menjadi pintu masuk bagi peruncingan konflik dalam kabinet. Betapa tidak. Suasana politik DPR pada dasarnya sama dengan suasana kabinet, karena komposisi politik DPR adalah juga komposisi politik Kabinet. Itu berarti, sumbu politik yang disulut di Senayan, juga akan menyebabkan kebakaran di Merdeka Utara.

Jadi, kendati arah penyelidikan Pansus adalah pada policy Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Gubernur BI (Boediono, ketika itu) dalam mengeluarkan keputusan ‘penyelamatan’ Bank Century, namun materi ‘politik’ kasus inilah yang sesungguhnya menjadi perhatian publik. Itu berarti presiden dan kabinet sedang mengalami ketegangan karena sejumlah implikasi politik dari temuan Pansus akan dihadapkan dengan ‘rasa keadilan publik’ yang selama ini cenderung melihat kasus Bank Century ini sebagai ‘perampokan’ uang rakyat.

Secara profesional kita mungkin dapat melokalisir kasus Bank Century ini sebagai kasus ‘mismanajemen’, atau bahkan sebagai akibat dari buruknya pengawasan BI. Tapi kepentingan politik elit telah mendahului proses penyelidikan profesional itu karena sejak awal ‘kasus’ ini sudah terkait isu politik ‘cicak vs buaya’, dan kini ‘Ical vs Sri Mulyani’.

Kita dapat menghitung lebih jauh: apakah posisi Sri Mulyani merupakan sekadar pertaruhan politik personal elit, atau di dalam pertarungan itu ada perhitungan politik lebih taktis dari presiden? Secara lebih kongkrit: siapa yang lebih strategis diperlukan dalam rangka politik SBY pribadi, Aburizal Bakrie (dan Golkar) atau Sri Mulyani (dan Teknokrat)? Kita tentu dapat menambahkan analisa itu dengan menghitung faktor internasional yang dianggap berpihak pada Sri Mulyani.

Tetapi sekali lagi masalahnya adalah: dalam jangka pendek, yaitu dalam masa penyelidikan Pansus beberapa bulan ke depan, kondisi kabinet akan lebih tersita oleh kalkulasi politik strategis ketimbang bekerja untuk mengatasi soal-soal ekonomi rakyat.

Pesimisme bahwa Pansus Century akan redup di tengah jalan, juga menjadi bagian dari psikologi strategis politik SBY. Artinya, kendati niat penegakan hukum terus diucapkan secara retoris oleh presiden, tetapi keperluan konsolidasi kekuasaan presiden lima tahun ke depan pasti merupakan pertimbangan personal tertinggi SBY.

Karena itu, terhadap kerja Pansus Hak Angket Bank Century, sangatlah sah bila di dalamnya kita masukkan juga prediksi terhadap akibatnya bagi politik personal SBY. Dengan cara itu kita dapat mengukur ‘panas politik’ maksimal yang dapat tiba di Istana akibat sumbu yang dibakar di Senayan.